Berita Terkini Terkuak Alasan Ahok Gugat Cerai Veronica Tan

Berita Terkini Terkuak Alasan Ahok Gugat Cerai Veronica Tan

Berita Terkini - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau sapaan akrab nya Ahok resmi menggugat cerai istrinya Veronica Tan.

Surat bertanggal 5 Januari 2018 yang disampaikan pihak Ahok kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Ahok saat ini masih mendekam di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok untuk menyelesaikan hukuman kasus penistaan agama - Berita Terupdate

Pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sirra Prayuna mengaku sedang mengecek kebenaran surat tersebut. Sirra merupakan anggota tim kuasa hukum Ahok dalam kasus penodaan agama terkait pidato kontroversial di Kepulauan Seribu.

Sedangkan, kakak angkat Ahok, Nana Riwayatie mengaku tidak tahu mengenai kasus tersebut.

Hingga saat ini, pengacara penggugat, Fifi Lety Indra belum dapat dihubungi. Telepon serta pesan singkat tidak dibalas.

Seorang petugas pendaftaran perkara perdata di PN Jakarta Utara juga membenarkan adanya daftar gugatan cerai atas nama Ahok itu.

Surat gugatan cerai Basuki Tjahaja Purnama kepada Veronica Tan yang sedang dikonfirmasi ke pihak Ahok dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.(-)

"Benar tadi sore sudah di daftarkan, atas nama Basuki dan Veronica," kata petugas pendaftaran di bagian kasus perdata itu kepada Kompas.com, Jumat.

Sumber Kompas.com mengatakan, pendaftaran dilakukan oleh kuasa hukum Ahok dari kantor pengacara Law Firm Fifi Lety Indra & Partners.

Kompas.com mencoba hubungi Fifi Lety Indra, pengacara di kantor pengacara itu dan merupakan adik Ahok. Namun, panggilan telepon Kompas.com tidak diangkat, pesan singkat juga tidak dibalas, hanya dibaca.

Ingin Dapat Uang 10rb cuma - cuma ? klik disini

Baca Juga Cara Dapat Uang nya Disini

Berita Terkini Terkuak Sudah Maksud Dana Sebesar 28 Miliar Untuk Tim Gubernur

Berita Terkini Terkuak Sudah Maksud Dana Sebesar 28 Miliar Untuk Tim Gubernur

Berita Terkini - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera membentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Anies memiliki beberapa gagasan yang berbeda soal tim gubernur yang dibentuk pada era Joko Widodo tahun 2014.

Pada era Jokowi, Tim Gubernur dibentuk untuk memberi masukan untuk percepatan pembangunan. Tim ini bertugas mengawal program-program prioritas gubernur yang masuk dalam prioritas utama - Berita Terupdate

Sementara konsep TGUPP Anies memiliki enam perbedaan. Perbedaan tersebut di antaranya ada di sisi jumlah anggaran, jumlah dan status personel, tugas yang akan diemban, hingga sumber dana yang akan dipakai.

TGUPP ini nantinya akan membantu kinerja gubernur tidak hanya dalam upaya percepatan pembangunan, pemberian saran, dan analisis program strategis. TGUPP juga akan ditugasi mencegah korupsi sampai pengelolaan pesisir.

Pada era mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, beberapa nama pejabat lama muncul kembali menjadi timnya. Wajah-wajah lama itu di antaranya mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto, mantan Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun, serta mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Ika Lestari Aji.

Mereka dulu dicopot oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya dan dikukuhkan menjadi anggota TGUPP pada masa Djarot.

Berikut beberapa fakta TGUPP Anies:

1. Anggaran Naik 12 Kali Lipat

Pada Rancangan APBD 2018, anggaran bagi TGUPP sebesar Rp 28,99 miliar. Jumlah ini naik sebesar 12 kali lipat dari sebelumnya yang hanya Rp 2,35 miliar.

Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Ketika itu Saefullah mengatakan pembahasan mengenai tim tersebut belum final. "Ya benar (naik jadi Rp 28,99 miliar)," kata Sekda DKI Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).

Terkait kenaikan anggaran ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hal ini menarik perhatian. Tapi, menurut dia, itu adalah bagian dari praktik good governance, tata kelola pemerintahan yang dijalankan dengan transparansi.

"Kami malah yakin dengan cara seperti ini maka tidak ada ketergantungan pada pihak-pihak swasta untuk membiayai stafnya gubernur dan staf yang membantu untuk proses pengambilan keputusan," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).

2. Pakai APBD untuk Hindari Konflik Kepentingan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan anggaran TGUPP naik 12 kali lipat. Dengan naiknya anggaran, Anies ingin menyetop pembiayaan dari swasta untuk menggaji orang-orang yang membantu gubernur.

"Jadi alhamdulillah kami akan menghentikan praktik-praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).

Anies mengungkapkan jika kegiatan TGUPP masih menggunakan dana dari non-APBD, maka akan rentan potensi konflik kepentingan. Untuk itu, pada tahun ini anggaran TGUPP dibuat lebih transparan tanpa ada ketergantungan dari pihak luar.

"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menyusun kebijakan, membantu untuk percepatan pembangunan justru dibiayai pihak swasta maka potensi ada konflik kepentingan itu menjadi tinggi," ujarnya.

Dengan dibiayai APBD, menurut Anies, nantinya anggaran akan lebih transparan. "Dengan cara kami menggunakan dana dari APBD pertanggungjawabannya jelas dan mereka ya bekerja seratus persen untuk Pemprov. Kan lucu secara kepegawaian dibiayai perusahaan swasta, secara keberadaan ada di kantor gubernur. Terus nanti yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau untuk perusahaan swasta bila tidak dibiayai?" paparnya.

3. Tak Cuma Diisi PNS

Anies Baswedan mengatakan TGUPP nantinya tidak cuma diisi oleh PNS. Mereka yang bukan PNS juga bisa masuk ke tim yang rencananya mendapat anggaran dari APBD DKI senilai Rp 28 miliar itu.

"Orangnya adalah semua yang kompeten dan relevan untuk bisa membantu percepatan pembangunan dan sesuai dengan pergubnya. Pergubnya adalah bisa PNS dan non-PNS," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).

Anies belum memastikan apakah anggota tim ini akan diseleksi atau ditunjuk. "Beda-beda," jawabnya.

Hal serupa diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mencari sosok terbaik.

"The best untuk sektornya, yang terbaik di sektornya masing-masing dan memiliki komitmen sesuai dengan apa yang kita ingin dorong ke depan, yaitu penciptaan lapangan kerja, pendidikan yang tuntas dan berkualitas, dan yang terakhir kami ingin punya kemampuan mempersatukan warga Jakarta," papar Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).

4. Jumlah Personel yang Bertambah

Rencananya jumlah personel di dalam TGUPP akan bertambah. Belum diketahui pasti jumlah personel yang akan ada di dalamnya.

Namun, diperkirakan jumlah lebih dari 70 orang. Wakil Ketua Fraksi PPP Riano P Ahmad mengatakan anggaran TGUPP meningkat karena adanya rencana penambahan personel yang tadinya berjumlah 26 orang.

"Ya mungkin dengan penambahan anggaran itu bukan hanya supporting terhadap orang, apa, dari penambahan orangnya saja jelas jadi 73 orang. Meliputi teman-teman PNS, meliputi juga teman-teman profesional sesuai disiplin ilmunya masing-masing," kata Riano saat dihubungi detikcom, Senin (20/11).

Sementara itu, dilihat detikcom di laman situs apbd.jakarta.go.id, jumlah personel dalam TGUPP ada sebanyak 74 orang. Hal ini diketahui dari bagian honorarium untuk tim gubernur.

Anggaran TGUPP untuk 2018 masuk dalam program peningkatan dan pengelolaan kantor Biro Administrasi Sekretariat Daerah.

Honorarium anggota tim gubernur untuk tim percepatan pembangunan dengan spesifikasi sesuai Pergub 163/Tahun 2015 dianggarkan untuk 23 orang. Honorarium itu untuk 13 bulan dan masing-masing mendapat Rp 24.930.000.Totalnya yakni Rp 7.454.070.000.

Kemudian honorarium tim gubernur yang kedua yakni untuk spesifikasi sesuai Pergub 163/ tahun 2015. Anggaran itu untuk 37 orang selama 13 bulan. Anggota tim mendapat Rp 24.930.000 dan keseluruhan totalnya mencapai Rp 11.991.330.000.

Sementara honorarium untuk ketua tim gubernur yakni sesuai Pergub Nomor 83 Tahun 2013. Ada 14 orang yang akan mendapat honorarium selama 13 bulan dengan Rp 27.900.000.Totalnya mencapai Rp 5.077.800.000.

Jika dijumlahkan keseluruhan honorarium untuk tim gubernur dengan 74 orang itu yakni Rp 24.523.200.000.

5. Tim Gubernur Digabung dengan Tim Wali Kota

Salah satu perubahan dalam TGUPP era Anies Baswedan ialah struktur yang digabung dengan Tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP).

"Kita merencanakan untuk menggabungkan TGUPP dengan TWUPP yang sebetulnya secara jumlah justru lebih sedikit dibandingkan yang kemarin. Cuma bedanya kalau sekarang, semua yang akan terlibat dan belum dimasukkan ini sekarang semuanya akan kita danai dengan APBD," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).

6. Tim Gubernur Anies Ada 5 Bagian

Tim Gubernur Anies Baswedan akan berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Ada lima bidang utama yang akan ditangani oleh tim tersebut.

"Kalau tugas-tugas ada penyempurnaan. Kalau dulu sifatnya memberikan masukan dan saran terkait dengan upaya percepatan pembangunan. Di zaman Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) itu diperbarui. Di samping saran dan masukan, dia juga sudah bisa menganalisa terkait program strategis," kata Kepala Biro Organisasi Reformasi Birokrasi DKI Jakarta Dhani Sukma di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).

Dhani mengatakan Anies menghendaki pengembangan dari TGUPP tersebut. Kelima bagian tersebut terdiri dari bidang percepatan pembangunan, bidang pencegahan korupsi, bidang harmonisasi regulasi, bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi, dan pembangunan.

Baca Juga : Berita Terkini Amien Rais Mengecam Pak Jokowi Widodo

Dhani belum mengetahui anggota daru TGUPP bentukan Anies. Dirinya mengaku masih melakukan kajian mengenai hal tersebut "Kalau untuk orang, orang ini masih kita kaji berdasarkan uraian pekerjaan dan beban kerjanya. Ini dalam tahap kita coba gali terus, supaya sesuai dengab kebutuhan," jelasnya.

Ingin Dapat Uang 10rb cuma - cuma ? klik disini

Baca Juga Cara Dapat Uang nya Disini

Berita Terkini Amien Rais Mengecam Pak Jokowi Widodo

Berita Terkini Amien Rais Mengecam Pak Jokowi Widodo

Berita Terkini - Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais hadir di Kongres Nasional Alumni 212. Saat menyampaikan pidato di hadapan peserta Kongres, dia menyinggung nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya akan menyampaikan beberapa hal, nanti akan kita jadikan Insyaallah tanggal 2 Desember kita akan bacakan resolusi atau petisi atau maklumat," ujar Amien di acara Kongres Nasional Alumni 212 yang digelar di Wisma PHI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017) malam - Berita Terupdate

Pada Sabtu (2/12) nanti, akan diselenggarakan reuni 212 mengenang Aksi 212 tahun lalu. Amien direncanakan juga akan hadir dalam acara tersebut.

"Agar pemerintah sekarang mengetahui aspirasi kita dan jangan sampai nggak tahu masalah yang kita hadapi sekarang. Jangan sampai mereka meremehkan kemampuan berfikir kita, kita nggak gampang dikibulin, kita lebih cerdas," tuturnya.

"Bagaimana sudah dikatakan bahwa tekanan kita terima tanpa henti, kalau kita tidak punya daya tahan akan bahaya. Bahwa perjuangan kita ini amat sangat enteng, sangat ringan dibandingkan dengan para pendahulu kita," imbuh Amien.

Kemudian mantan Ketua MPR ini mengingatkan soal kehebatan Nabi Nuh yang tahan uji. Amien meminta agar alumni 212 memiliki daya juang seperti Nabi Nuh.

"Nabi Nuh itu termasuk 5 nabi top yang tahan uji, yang jihadnya menyundul awan, Nabi Nuh mendakwah ratusan tahun hanya bisa merekrut 86 orang pengikut saja, jadi kita ini hanya ditantang oleh cebong-cebong itu udah biasa, jangan takut," papar dia.

"Saudara, pelajaran Nabi Nuh yang ratusan tahun digempur, dihina, harus dijadikan semangat, jadi buat kita ini sangat enteng, jangan kendor karena ancaman, iming-iming dan sebagainya," tambah Amien.

Baca Juga : Berita Terkini Benarkah Bali Saat Ini Sudah Tidak Aman ?

Ada 500 peserta undangan yang hadir dalam Kongres Nasional Alumni 2012 itu. Amien terus membakar semangat para peserta kongres lewat pidatonya.

"Bagi saya kalau di dalam Al Quran dikatakan hamba Allah berjalan di muka bumi dengan rendah hati bersahaja. Kalau ada orang jahil yang mendebat dan menjahili kita, berbaik hati lah, dan selamat pada cebong, teruskan lah saja percebonganmu itu," tutur dia.

Amien pun mengisahkan kembali perjuangan para nabi. Mulai dari Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, hingga Nabi Muhammad.

"Saya melihat ada perjuangan Nabi Musa melawan Firaun, ada Isa melawan Romawi, ada Nuh dan orang kafir, mereka berjuang tak berhenti siang malam, dan Nabi Muhammad dengan orang kafir. Sepertinya saudara-saudara umat islam menghadapi kezaliman ini lututnya nggak kuat, tapi nggak usah kita pikirkan, yang ada ini sekarang terus lanjutkan perjuangan saja," beber Amien.

Dia membanggakan para alumni 212. Menurut Amien, para alumni 212 merupakan golongan terpilih dan telah sukses melampaui halangan-halangan seperti yang dicontohkan olehnya.

"Saudaraku, perjuangan kita menghadapi lawan Islam memang agak berat, yang kita hadapi sekarang ini yang bukan yang kita lihat selama ini, namun di belakang ini ada dajal militer, dajal ekonomi, dajal intelijen, kita jangan takut, Insyaallah kita menang," ucapnya.

Amien mengajak agar aksi reuni 212 digegap-gempitakan. Dia menyebut hasil Kongres Nasional Alumni 212 akan diterbitkan dalam 2 bahasa yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab.

Baca juga: Habib Rizieq: 212 Belum Selesai Meski Pilgub DKI Sudah Usai

"Lihatlah orang-orang barat, timur, tengah dan lainnya, umat Islam di Indonesia tak hanya malas-malasan, tapi kita sudah berbuat. Saya kasih tau para intel yang ada di sini, saya ini hanya memberikan kebenaran, kita tak akan berontak, bakar-bakar mobil, berbuat kerusuhan, tidak," tukas Amien.

Pada kesempatan itu, Amien juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak perlu khawatir terhadap rencana acara Reuni 212 yang akan digelar di Monas itu. Dia juga menyinggung Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Jadi Jokowi nggak usah khawatir, Kapolri nggak usah keder, kita cuma menyampaikan saja, kita hanya menyampaikan, tidak akan merusak rumput di Monas, jadi kita akan menyampaikan saja," tegasnya.

"Hei pak presiden jangan jualan murah negeri kita ke Beijing, jangan jual aset BUMN kita keluar negeri, jangan pecah belah umat Islam, jangan pecah belah PPP. Karena saya lihat rezim ini gemar sekali memecah belah bangsa sendiri," sambung Amien.

Dalam pidatonya, Amien pun membicarakan mengenai masalah Papua dan isu soal referendum. Amien mengatakan akan sangat berbahaya bila benar terjadi Referendum Papua dan lagi-lagi menyebut nama Presiden Jokowi.

"Kita tahu sekarang kaum intelektual Papua sedang melakukan diplomasi ke seluruh dunia untuk melakukan referendum. Kalau kita tahu mau direferendum, ini bahaya," kata dia.

"Saya ingatkan mas Jokowi, jangan asik memecah belah umat Islam. Tapi lihat permasalahan di Papua sudah siap merongrong bangsa kita," lanjut Amien.

Dia lalu menyebut akan ada banyak umat yang ikut berkumpul di acara reuni 212. Bahkan menurut Amien sampai jutaan jemaah.

"Semua berkumpul, jemaah sejak subuh, Insyaallah ada jutaan, tokoh lain akan datang, nanti akan dilestarikan apa pendapat kita tentang negeri ini di agenda reuni akbar di Monas," pungkasnya.

Ingin Dapat Uang 10rb cuma - cuma ? klik disini

Baca Juga Cara Dapat Uang nya Disini

Berita Terkini Benarkah Bali Saat Ini Sudah Tidak Aman ?

Berita Terkini Benarkah Bali Saat Ini Sudah Tidak Aman ?

Berita Terkini - Suasana Pulau Dewata, Bali seolah mendadak hening. Destinasi wisata yang dianggap sebagai surga dunia itu tak seramai biasanya. Aktivitas wisatawan tak lagi sibuk, lalu lintas udara dan darat di Bali yang biasanya padat, kini terlihat mulai lengang.

Sejak Gunung Agung ditetapkan dengan status Awas, pada September 2017, sebagian besar warga yang tinggal di dekat lereng gunung seperti Buleleng harus meninggalkan rumahnya ke tempat pengungsian. Perlahan, para pendatang dan juga wisatawan, sebagian memilih meninggalkan Bali - Berita Terupdate

Meski warga yang tinggal di tengah kota seperti Badung hingga Canggu masih bisa melakukan aktivitas normalnya, Bali terlihat seolah lumpuh.

Kawasan pantai Jimbaran bahkan ikut terkena imbas. Bukan hanya itu, suara sirine seringkali berbunyi, jadi tanda peringatan agar wisatawan ataupun warga sekitar tak mendekati area tersebut karena ombak yang mendadak besar.

"Tempat makan yang biasanya ramai di pinggir pantai, sekarang sepi," kata Tari warga yang tinggal dekat Jimbaran kepada VIVA.

Belum pulih kewaspadaan warga Bali, Senin, 27 November 2017 Gunung Agung kembali membawa kabar 'buruk'. Semburat api di puncak gunung semakin sering terlihat.

Aliran lumpur dingin dari perut gunung mulai meluncur ke bawah. Sementara itu, di langit, kepulan asap pekat mulai membuat kelabu. Sejumlah aktivitas penerbangan terganggu. Bandara Ngurah Rai sempat ditutup demi keselamatan penumpang dan aktivitas penerbangan.

Kamis 30 November 2017, kewaspadaan kembali menyelimuti Bali. Gunung Agung dikabarkan kian rapuh, hanya butuh gempa berkekuatan 2 Skala Richter (SR) untuk meletus.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memastikan Gunung Agung di Bali tidak perlu membutuhkan guncangan gempa bermagnitude tinggi untuk meletus. Itu karena kondisi gunung berapi tersebut sudah rapuh, demikian ungkap Kepala Sub Bidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Timur dari PVMBG, Devy Kami Syahbana.

"Dengan magnitude 2 saja sudah bisa memicu letusan. Magnitudo 2 pada Skala Richter (SR) itu sudah bisa meletus. Kemarin begitu, gempa 2 SR sudah terjadi letusan," kata Devy di Pos Pengamatan Gunung Api Agung di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Kamis 30 November 2017.

Kondisi kawah letusan yang tercipta akibat letusan tahun 1963 sudah sangat terbuka, tak ada lagi sumbatan. Saat ini, sudah ada celah bagi magma di perut gunung untuk menciptakan letusan.

Berjuang Yakinkan Bali Aman

Erupsi Gunung Agung berdampak luas. Pastinya, sektor pariwisata kena imbas. Dua destinasi wisata terbesar di Tanah Air, Bali dan Lombok, terancam kehilangan pemasukan besar di saat musim liburan.

Industri pariwisata Bali saat ini sedang berjuang keras. Di tengah erupsi Gunung Agung yang saat ini belum mencapai klimaks, perjuangan pebisnis di Bali adalah bagaimana meyakinkan wisatawan bahwa daerah tersebut masih aman dikunjungi.

Aura kepanikan para pemilik toko yang terus berusaha meyakinkan wisatawan bahwa keadaan aman, sangat menyelimuti. Namun, erupsi Gunung Agung pun mengungkapkan cerita lain.

"Kami masih buka, jaraknya 18 kilometer dari gunung berapi. Gunung lain melindungi kami, angin dan abu tak sampai ke Amed," kata Nyoman Miskin Aryana dikutip dari South China Morning Post, Kamis 30 November 2017.

Aryana adalah pengelola sebuah rumah singgah berisi tiga kamar di Amed, sebuah desa pesisir Bali yang populer dengan wisata baharinya. Sebelum letusan ini, bisnis pariwisata di Amed yang terletak di pantai timur Bali memang lambat perkembangannya.

Saat ini, sekitar 100 ribu orang tinggal di dalam zona bahaya. Amed dan sebagian desa yang melapisi garis pantai distrik Karangasem berada di luar zona bahaya resmi.

Namun, kondisi itu pun tidak menguntungkan bagi desa itu. Lokasinya yang diapit oleh gunung dan laut sejak Gunung Agung bergolak pada September lalu, sepi pengunjung.

"Penduduk setempat yang mengelola rumah singgah, restoran, atau penyewaan motor sedang berjuang," kata seorang Prancis yang mengelola penyewaan alat selam di Amed, Arnaud Billon.  

Arnaud menceritakan, kala itu tempatnya sedang melakukan lokakarya instruktur selam pada saat Gunung Agung pertama kali bergetar sepanjang hari pada September lalu. Wisatawan panik tempat usahanya akhirnya ditutup sementara.

Situasi mulai membaik, menurutnya, pada November, sejumlah wisatawan pun datang. Namun, hal itu tak berlangsung lama, hingga kini muntahan abu vulkanik Gunung Agung membuat bisnisnya kembali terganggu.

Baca Juga : Berita Terkini Terbongkar Sudah Semua Para Pelaku Korupsi E-KTP

Saat ini, dia melanjutkan, warga Amed merasa aman, bahkan jika gunung itu meletus. Tapi, mereka frustrasi karena kekurangan pendapatan, karena banyak mata pencahariannya yang bergantung pada pariwisata.

Tak hanya itu, perjuangan dilakukan untuk meyakinkan Bali aman. Terkait antisipasi dampak erupsi Gunung Agung pada Rabu 29 November 2017, menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, salah satu permasalahan yang ada di lapangan saat ini adalah jumlah pengungsi yang sangat fluktuatif.

Jumlah pengungsi per 28 November 2017 sebanyak 29.673 jiwa tersebar di 217 tempat, tetapi kemungkinan jumlah tersebut bisa berubah karena mobilitas pengungsi sangat tinggi. Saat ini, penanganan pengungsi sudah dilakukan dengan memadai. Baik dari sisi penyediaan logistik, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Kabupaten Karangasem menjadi wilayah yang paling parah terpapar erupsi Gunung Agung. Dalam derajat yang lebih ringan dampak erupsi ini juga terasa di kabupaten/kota lainnya di Bali, di antaranya, Klungkung, Bangli, dan Buleleng.

Meski kondisi Gunung Agung kian mengkhawatirkan, tetap, pemerintah, secara umum memastikan, suasana kehidupan di Bali normal dan sejumlah destinasi wisata seperti di Tabanan, Denpasar, dan Jembrana tidak terganggu.

Selain itu, untuk meminimalisasi dampak psikologis masyarakat yang terkena erupsi Gunung Agung, pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga akan melaksanakan berbagai program atau kegiatan yang meringankan beban ekonomi serta sosial.

Menko PMK meminta agar kementerian dan lembaga lebih fokus menggiatkan programnya di kabupaten dan kota di Bali dan juga mengharapkan agar lebih ditingkatkan lagi aktivitas-aktivitas posko penanganan darurat bencana erupsi Gunung Agung, mengaktifkan dan memperkuat peran posko pendamping di Provinsi Bali serta memaksimalkan fungsi service center untuk sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan aktivitas Gunung Agung maupun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apa pun di zona perkiraan bahaya yaitu di dalam area kawah Gunung Agung dan di seluruh area di dalam radius 8 kilometer dari kawah puncak Gunung Agung dan ditambah perluasan sektoral ke arah utara-timur laut serta tenggara-selatan-barat daya sejauh 10 kilometer.

Secara umum menurut Puan Maharani, kehidupan di Bali relatif normal, tidak seperti yang digambarkan oleh media-media, yang terganggu hanya jadwal penerbangan. Turis asing dapat memperoleh perpanjangan visa yang lebih mudah, apabila visa kunjungannya sudah habis akibat terganggunya jadwal penerbangan. Perpanjangan visa tersebut terdapat di bandara dan kantor imigrasi.

Kementerian Pariwisata diminta untuk menyosialisasikan kepada para turis asing agar tidak perlu khawatir, karena masih banyak destinasi wisata di Bali yang masih bisa dikunjungi.

Ingin Dapat Uang 10rb cuma - cuma ? klik disini

Baca Juga Cara Dapat Uang nya Disini

Berita Terkini Terbongkar Sudah Semua Para Pelaku Korupsi E-KTP

Berita Terkini Terbongkar Sudah Semua Para Pelaku Korupsi E-KTP

Berita Terkini - Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong mengakui Komisi Pemberantasan Korupsi  sudah mengantongi seluruh bukti transaksi keuangan terkait kasus proyek e-KTP. Karena itu, menurut Andi, apa yang ia sampaikan di dalam persidangan hari ini merupakan fakta dan kejadian yang sebenarnya.

"Fakta-fakta tersebut juga sudah dimiliki oleh KPK, yaitu berupa fakta transaksi rekening perbankan," kata Andi seusai memberikan keterangan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 30 November 2017 - Berita Terupdate

Selain bukti transaksi antarrekening, Andi mengungkap, lembaga antirasuah itu juga memiliki rekaman mendiang Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem. Isi rekaman itu soal pembicaraan proyek e-KTP selama empat tahun. Andi mengaku sudah diperdengarkan penyidik KPK, dan dia menguatkannya.

"Ada juga fakta-fakta dari saudara Johanes Marliem yang secara lengkap merekam seluruh pembicaraan, seluruh peristiwa kejadian-kejadian selama proses e-KTP ini," kata Andi.

Pada persidangan, Andi mengungkapkan adanya jatah masing-masing lima persen untuk pejabat Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR terkait proyek e-KTP. Jatah itu harus diberikan agar Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang dibentuk Tim Fatmawati bisa mengerjakan proyek e-KTP.

Kemudian Andi juga menyebut ada pemberian ruko oleh Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos kepada adik mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. PT Sandipala merupakan salah satu anggota Konsorsium PNRI.

Selain itu, Andi mengungkapkan peran Ketua DPR, Setya Novanto, dalam proyek senilai Rp5,9 triliun itu. Menurut Andi, Novanto berperan meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR dan membantu menyalurkan fee untuk anggota DPR melalui pemilik Delta Energy Singapore, Made Oka Masagung.

Baca Juga : Berita Terkini Pembahasan APBD Jambi Didapati OTT

Jatah untuk anggota DPR sebesar lima persen dari nilai proyek atau sekira US$7 juta sudah diserahkan oleh Marliem dan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo ke Oka Masagung.

"Jadi keterangan saya ya seperti di persidangan yang teman-teman sekalian dengarkan. Saya melihat segala sesuatunya sudah sangat terang benderang mengenai e-KTP ini," kata Andi.

Andi Merasa Sampah

Kuasa Hukum Andi, Samsul Huda, mengatakan, selama proses penyidikan e-KTP, kliennya memang diam. Sikap itu untuk menunggu waktu yang tepat mengungkap semuanya.

"Semuanya terjawab tadi bahwa diamnya Andi selama ini menunggu sebenarnya. Ternyata, saksi-saksi menyatakan melemparkan semua kesalahan, melemparkan semua pertanggungjawaban kepada Andi. Seolah-olah dia tadi ditegaskan seperti tempat sampah. Itu salah," kata Samsul

Samsul pun meminta KPK untuk menindaklanjuti fakta yang disampaikan Andi di persidangan. Menurut Samsul, yang disampaikan Andi di persidangan merupakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dalam proyek e-KTP.

"Kami juga meminta KPK untuk menindaklanjuti fakta persidangan hari ini. Siapa berperan dominan dalam proyek e-KTP ini. Tadi sudah disampaikan oleh Andi selengkap-lengkapnya," kata Samsul.

Ingin Dapat Uang 10rb cuma - cuma ? klik disini

Baca Juga Cara Dapat Uang nya Disini

Berita Terkini Pembahasan APBD Jambi Didapati OTT

Berita Terkini Pembahasan APBD Jambi Didapati OTT

Berita Terkini - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang tersangka suap penyusunan dan pembahasan APBD Jambi tahun anggaran 2018. Mereka dijerat pasca operasi tangkap tangan tim KPK yang digelar di Jambi dan Jakarta, pada Selasa kemarin, 28 November 2017.

Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, keempatnya yakni, Anggota DPRD Provinsi Jambi, Supriyono; Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik; Plt Kepala Dinas PUPR Jambi, Arfan; dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi, Saifuddin - Berita Terupdate

"SUP diduga sebagai penerima, sementara EWM, ARN dan SAI diduga sebagai pemberi," kata Basaria di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2018.

Sebenarnya ada 16 orang diamankan dalam OTT tersebut, namun berdasarkan pemeriksaan sejauh ini, baru empat orang yang ditemukan buktinya melakukan praktik suap tersebut.

Dalam kasus ini, tim penyidik KPK juga mengamankan uang sekira Rp4,7 miliar. Uang suap dimaksudkan untuk para anggota DPRD yang hadir dalam rapat pengesahan APBD Jambi tahun anggaran 2018. "Atau bahasanya uang ketok," kata Basaria.

Baca Juga : Berita Terkini APBD Kunjungan Kerja Mencapai 100M , Untuk Apa ?

Terhadap Supriyono, KPK menjeratnya dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, adapun kepada Erwan, Arfan dan Saifuddin, penyidik menyangka mereka dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Terus dikembangkan

Basaria mengaku sejauh ini belum diketahui ada tidaknya bukti yang mengarah ke Gubernur Jambi, Zumi Zola. Tapi dia memastikan perkara ini akan terus berkembang.

Basaria pun mengungkapkan terbuka kemungkinan pihak lain yang diduga terlibat akan dijerat KPK terkait kasus ini. "Saat ini tim masih di lapangan. Tentu penyidik akan terus kembangkan. Siapa pun terlibat, termasuk kepala daerah, bila ditemukan buktinya, akan diproses," kata Basaria.

Dalam kesempatan sama, Basaria juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memasang garis KPK di sejumlah tempat di Jambi terkait kasus ini. Penyegelan ini dilakukan karena di sejumlah tempat tersebut dicurigai KPK masih berkaitan dengan perkara. 

Ingin Dapat Uang 10rb cuma - cuma ? klik disini

Baca Juga Cara Dapat Uang nya Disini

Berita Terkini APBD Kunjungan Kerja Mencapai 100M , Untuk Apa ?

Berita Terkini APBD Kunjungan Kerja Mencapai 100M , Untuk Apa ?

Berita Terkini - Anggaran kunjungan kerja DPRD DKI 2018 mendapatkan kritik dari sejumlah pengamat. Anggaran tersebut dianggap terlalu besar dan dirasa tidak terlalu mendesak kebutuhannya.

Namun DPRD DKI memiliki alasan tersendiri, mengapa meminta anggaran yang cukup besar untuk kunjungan kerja. Menurut anggota DPRD DKI Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus, mengatakan, besarnya anggaran karena DPRD DKI Jakarta memiliki keistimewaan, tidak seperti DPRD di daerah lain - Berita Terupdate

Sebab, Jakarta sebagai ibu kota negara harus dibandingkan dengan ibu kota negara lain.

"Begini, sangat berbeda perlakuan terhadap DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan provinsi lainnya. Kenapa, karena tidak ada yang bisa dibandingkan lagi dengan DPRD DKI kecuali ibu kota negara lain," kata Bestari dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Rabu malam, 29 November 2017.

Menurut Bestari, perjalanan dinas DPRD DKI menjadi sangat penting untuk mendapatkan masukan-masukan perubahan dalam kemajuan Provinsi DKI Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota negara harus dibandingkan dengan negara lain.

"Masukan-masukan perubahan justru bukan dari dalam negeri. Masa iya kami ingin meninjau perbandingan jalan, masa kami ke Lombok. Harus ke Jepang, Singapura, Malaysia, atau Korea atau negara lain," ujarnya.

Baca Juga : Berita Terkini Seorang Pemuda Bakar Diri

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Budgeting Center, Roy Salam, menilai, anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta terlalu besar. Anggaran, menurut dia, sebaiknya dipangkas untuk efisiensi kerja.

"Ini kaitannya dengan anggaran kunjungan kerja DPRD DKI. Kami nilai itu terlalu besar apalagi ada alokasi anggaran kunjungan kerja ke luar negeri," kata Roy dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Rabu malam, 29 November 2017.

Roy mengatakan, semestinya untuk kunjungan kerja DPRD DKI tidak terlalu banyak membuang anggaran. Lebih baik, anggaran yang besar itu dipangkas jumlahnya untuk perbaikan kinerja dan efisiensi kerja DPRD DKI.

"Jadi bagaimana anggaran DPRD ini dialokasikan untuk representasi dia. Bagaimana komunikasi dengan konstituen, dan meningkatkan kualitas, bukan untuk jalan-jalan ataupun bikin kolam," ujarnya.

Anggaran kunjungan kerja DPRD DKI dalam RAPBD 2018 jumlahnya mencapai lebih dari Rp80 miliar. Hal ini juga telah disetujui oleh Badan Anggaran DKI Jakarta.

Ingin Dapat Uang 10rb cuma - cuma ? klik disini

Baca Juga Cara Dapat Uang nya Disini